Buku ini mempersembahkan kepada kita dokumen penting berupa sumber pertama seputar kiprah seorang wakil Minangkabau yang paling vokal di Volksraad (Dewan Rakyat) di zaman kolonial: Jahja Datoek Kajo (JDK). Ia dua kali terpilih mewakili masyarakat Minangkabau di Volksraad (Dewan Rakyat), yaitu pada periode 1927-1931 dan 1935-1939. Inilah buku kedua dari ketiga penulis di atas; buku pertama mereka, Koto Gadang Masa Kolonial (Yogykarta: LKiS, 2007), juga membicarakan aspek historis Koto Gadang, sebuah nagari Minangkabau yang paling maju berkat sikap kooperatif masyarakatnya dengan Belanda.
Tampaknya para penulis buku ini lebih sebagai peminat dan penikmat sejarah ketimbang sejarawan. Mereka suka mengumpulkan dokumen-dokumen lama walaupun tidak memiliki spesialisasi ilmu sejarah (seperti dapat dikesan dari biodata mereka yang dicantumkan di akhir buku ini).
Buku ini menghimpun naskah-naskah pidato JDK yang disampaikannya dalam sidang-sidang Volksraad. Naskah asli pidato-pidato tersebut kini tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) di Jakarta. Naskah pidato-pidato tersebut diketik ulang oleh ketiga penulis menurut ejaan aslinya (Ejaan Van Ophuijsen). Naskah-naskah pidato JDK itu terdapat dalam bagian kedua buku ini (hal. 151-503), sedangkan bagian pertama (Bab1-12; hal. 3-147) berisi biografi singkat JDK dan ekstrak dari pidato-pidatonya itu.
Usaha ketiga kompilator ini untuk mengumpulkan naskah-naskah pidato JDK tersebut patut diacungi jempol. Para peneliti selanjutnya, khususnya yang tertarik kepada sejarah politik kolonial di Indonesia, tentu dapat menggunakan bahan-bahan tersebut tanpa harus susah payah lagi mencari naskah aslinya di PNRI atau perpustakaan-perpustakaan di Belanda.
JDK adalah salah satu dari delapan wakil masyarakat Minangkabau yang pernah duduk di Volksraad. Ia dilahirkan di Koto Gadang pada tanggal 1 Agustus 1874 dari pasangan Pinggir (ayah; suku Sikumbang) dan Bani (ibu; suku Piliang). Masa remaja JDK dihabiskan dengan ikut mamaknya, Lanjadin Khatib Besar gelar Datoek Kajo, yang pernah menjabat sebagai kepala gudang kopi di Baso.
JDK belajar magang di kantor Residen Padang Darat di Fort de Kock (Bukittinggi) pada 1888. Kemudian, pada 1892-1895 ia magang sebagai leerlingschrijver (juru tulis magang) di Kantor Kontrolir Agam Tua. Tanggal 11 Mei 1895, dalam usia 20 tahun 9 bulan, Jahja menerima gelar “Datoek Kajo” dari kaumnya dan diangkat menjadi Tuanku Laras IV Koto (hal. 3). Jabatan itu jelas memberi peluang kepadanya untuk meningkatkan karir politiknya dalam jaringan birokrasi Pemerintahan Kolonial Belanda.
Beberapa jabatan penting yang pernah dipegang JDK sebelum menjadi anggota Volksraad adalah: Kepala Laras Banuhampu (1913); Demang Bukittinggi (1914); Demang Payakumbuh (1915-1918); dan Demang Padang Panjang (1919-1928).
Selama menduduki jabatan-jabatan itu JDK sering berkonflik dengan atasan Belandanya, antara lain dengan Asisten Residen James (1915) dan Residen Sumatra’s Weskust, Whitlauw (1923). JDK tidak suka dengan beberapa kebijakan politik dan ekonomi Pemerintahan Kolonial Belanda di Sumatera Barat yang menyusahkan rakyat Minangkabau (hal.5).
Seperti dapat dikesan dari teks-teks pidato JDK yang disalin ulang dalam buku ini, kritisismenya terhadap Pemerintah Kolonial Belanda tidak berkurang, meskipun ia sudah ‘dipindahkan’ ke Volksraad di Batavia. Ia terus membela rakyat Minangkabau yang diwakilinya. JDK menpertanyakan dan mendiskusikan berbagai aspek yang terkait dengan kehidupan rakyat pribumi dengan Belanda, seperti penangkapan para pemimpin Minangkabau oleh Belanda, gaji kepala nagari, reserse Belanda yang over acting, dan penolakan orang Minang terhadap buku teks bahasa Minangkabau karya M.G. Emeis. Banyak lagi aspek lain yang diperjuangkan oleh JDK untuk rakyat Minangkabau selama dua periode masa jabatannya di Volksraad.
Satu hal yang membuat nama JDK terkenal pada masanya adalah keberaniannya berpidato dalam bahasa Indonesia (sering juga disebut ‘bahasa Melajoe’) di Volksraad, mengibarkan dan mengobarkan nasionalisme bahasa Indonesia dalam sidang-sidang lembaga terhormat yang didominasi orang Belanda itu. Ini bukan karena ia tidak pandai berbahasa Belanda, tapi lebih karena keyakinannya bahwa bahasa menunjukkan bangsa, seperti dapat dikesan dalam bagian pidatonya di Volksraad pada 30 Juni 1928:
“Toean Voorzitter. Pembitjaraan saja didalam sidang madjelis Dewan Ra’jat saja soeka didalam bahasa Indonesia, karena saja sendiri seorang Indonesier. Toean tentoe mema’lumi, bahwa sekalian bangsa dalam doenia ini lebih soeka berbahasa didalam bahasanja sendiri. Sebabnja perasaan Indonsier tinggal diorang Indonesier, perasaan Belanda diBelanda, jaitoe seboleh-bolehnja orang-orang itoe membitjarakan bahasanja sendiri. Sebab itoe saja lebih soeka berbitjara dalam bahasa Melajoe dalam madjelis persidangan ini, apalagi mana jang saja bitjarakan didalam madjelis ini boekannja perkataan siapa sadja, melainkan jang sebenarnja terbit dihati sanoebari saja, toean Vorzitter.” (hal. 305).
Jadi, sebelum Kongres Pemuda, 28 Oktober 1928 diadakan, JDK sudah mencetuskan nasionalisme bahasa Indonesia di Volksraad, suatu penentangan terhadap suprioritas bahasa Belanda di Indonesia, yang selama beratus tahun dijaga dengan kekuasaan dan senjata. Ketika Fraksi Nasional dibentuk di Volksraad pada Januari 1930 yang dipimpin oleh M.H. Thamrin, JDK langsung bergabung ke dalamnya.
Pidato-pidato JDK dalam sidang-sidang Volksraad sangat berapi-api dan kaya dengan petatah-petitih Minangkabau yang dibahasa melayu tinggikan (lihat Bab 12, hal.129-47). Pers pribumi menjuluki JDK “Djago Bahasa Indonesia di Volksraad” (lihat Pedoman Masjarakat, 23-2-1938:160).
Selepas menjabat anggota Volksraad, JDK, yang berkumis melintang dan kelihatan tegas dalam saluak kebesarannya –fotonya yang disajikan di sini semula dimuat dalam Volksalmanak Melajoe Serie no.770, tahoen ke-10, 1928 (menghadap hal.191) –masih terpilih menjadi anggota Minangkabau Raad pada 1939 (lihat Soeleiman 1939). Namun, tiga tahun kemudian, JDK meninggal pada tanggal 9 November 1942 di kampung halamannya di Koto Gadang. Keluarga yang ditinggalkannya tetap kritis kepada Belanda. Saya pernah membaca laporan koran Sinar Sumatra – sayang saya lupa mencatat tanggalnya – bahwa salah seorang anak lelaki JDK diadili di Padang di tahun 1940-an karena terpijak ranjau pers (pers delict) yang dipasang Belanda.
Buku ini penting dibaca oleh para mahasiswa, khususnya mahasiswa sejarah, dan masyarakat Minangkabau dan Indonesia pada umumnya yang ingin mengetahui kiprah seorang wakil golongan pribumi dalam sistem pemerintahan Kolonial Belanda di zaman lampau.
Lebih dari itu, tentu tak ada salahnya jika buku ini juga dibaca oleh anggota DPR(D) kita, yang pada hari ini citranya lebih identik dengan kemewahan dan gelimang uang (korupsi) ketimbang kritisisme dengan pikiran jernih untuk membela raykat yang diwakilinya.
(Suryadi, dosen dan peneliti Dept. of Langueages and Cultures of Southeast Asia and Oceania, Leiden University, Belanda)
Sumber: Padang Ekspres Minggu 31 Agustus 2008
